6
bulan lebih sudah berjalan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf
Kala sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada Oktober lalu. Sejalan
dengan hal tersebut berbagai kalangan masyarakat terus melakuakan pengawalan
dan evaluasi jalannya pemerintahan untuk
memastikan bahwa janji-janji yang diusung oleh pasangan presiden dan wakil presiden
ini selama kampanye benar-benar direalisasikan. Hal tersebut pula yang
mendorong para mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia menggelar aksi serempak
yang bertujuan untuk menuntut janji-janji yang pernah diutarakan tersebut.
Janji-janji yang dulu dikatakan pro-rakyat ternyata sebaliknya, beberapa
kebijakan yang diberikan malah menyengsarakan rakyat. Tuntutan-tuntutan
tersebut diantaranya mengenai perbaikan berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi yaitu menuntut agar
dikembalikannya subsidi BBM yang merupakan pokok dari kehidupan ekonomi rakyat
Indonesia dan juga tuntutan untuk melakukan nasionalisasi aset milik negara
contohnya PT. Free Port yang saat ini dibawah naungan Amerika. Berbagai cara
dilakukan oleh satuan mahasiswa se-Indonesia, terutama aktivis-aktivis Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM) baik dengan cara melakukan aksi turun ke jalan di
wilayah universitas masing-masing atau aksi satu titik para mahasiswa dari universitas
se-Indonesia, menulis surat yang berisi aspirasi rakyat kepada pemerintah
melalui fax atau menyampaikannya
secara lansung, melakukan dialog dengan para petinggi pemerintahan dan yang
paling diharapkan adalah dapat melakukan dialog dengan presiden secara
langsung.
Menanggapi
hal tersebut Dewan Pertimbangan Presiden (WATIMPRES) pada 21 April lalu mengundag
9 universitas di Indonesia yang diantaranya yaitu, Universitas Brawijaya, Universitas
Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas
Hasanudin, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatra Utara, Universitas
Muhammadiyah Makassar dan Universitas Islam Negeri Jakarta untuk datang ke
Kantor Dewan Pertimbangan Presiden di Jakarta untuk melakukan dialog secara
langsung dan membahas isu-isu pemerintahan yang sedang terjadi. Namun, hal yang terjadi tidak sesuai dengan harapan
Mahasiswa yang hadir dalam dialog tersebut dimana dalam dialog yang
dilaksanakan tidak dihadiri oleh presiden dan hanya dihadiri oleh anggota WATIMPRES
yang hanya dapat memberi tanggapan dan tidak memiliki wewenang untuk memberi
keputusan atas tuntutan yang disampaikan. Hal tersebut membuat kecewa segenap
delegasi dari universitas yang hadir dan telah menanti-nantikan kesempatan untuk
dapat berdialog dan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Presiden.
Reza
Adi Pratama (Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya tahun 2014-2015)
yang merupakan delegasi dari Universitas Brawijaya yang hadir dalam dialog tersebut mengundang segenap pers dari
setiap fakultas di universitas Brawijaya pada tanggal 26 April 2015 di Lapangan
Rektorat Universitas Brawijaya untuk menyampaikan hasil dialog yang dilakukan
pada 21 April tersebut. Dalam kesempatan
tersebut Reza mengungkapkan kekecewaannya, Reza memaparkan bahwa dialog yang
dilakukan di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden tersebut hanyalah dialog
normatif yang hanya bersifat untuk menampung dan menyaring aspirasi tanpa
menghasilkan keputusan yang jelas dan konkrit yang seharusnya dapat dilakukan
oleh Presiden. “Dalam pertemuan tersebut saya lebih memilih untuk walk out saja karena saya rasa dialog tersebut bukan forum yang efektif sebab waktu
yang diberikan sangat singkat dan topik diskusi yang terlalu umum bahkan sangat
normatif dan tidak ada bedanya dengan aksi-aksi yang telah dilakukan
sebelumnya. Presiden yang diharapkan untuk dapat dikonfirmasi atas janji-janjinya
tesebut dan dapat memberi keputusan secara langsung pun tidak hadir, jadi apa
gunanya diadakannya forum dialog tersebut. Di dalam kesempatan tersebut saya
hanya membacakan pernyataan sikap Mahasiswa Universitas Brawijaya dan menyampaikan
surat undangan dialog terbuka Mahasiswa se-Indonesia dengan Presiden RI, Joko
Widodo yang diterima oleh sekretaris WATIMPRES, Bapak Subiyanto. Setelah menyerahkan
surat yang berisi Pernyataan Sikap Mahasiswa Universitas Brawijaya dan kemudian
mendapat tanda tangan saya pun memilih untuk izin keluar meninggalkan forum dialog” ungkap Reza. Saat ditanya apa
yang akan dilakukan selanjutnya oleh para mahasiswa se-Indonesia untuk menindaklanjuti
hal tersebut, Reza mengatakan bahwa sudah dilakuakn konsilidasi antar universitas
se-Indonesia untuk menunggu balasan dan keputusan atas surat yang berisi pernyataan
sikap tersebut dan setelah itu para mahasiswa akan kembali melakukan aksi pada
Bulan Mei yang topiknya tidak jauh berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya. “Kami
akan melakukan aksi satu titik, kalau tidak di depan Istana Presiden, di depan
Kantor DPR RI hingga pernyataan yang kami sampaikan ditanggapi” tutur Reza saat
diwawancarai apa yang akan dilakukan apabila sampai batas waktu yang telah
ditentukan belum juga ada tanggapan atas surat pernyataan sikap mahasiswa yang
diajukan.(FH)
0 comments:
Post a Comment